Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR-Dalam  mendukung tugas fungsi Rukun Tetangga (RT), dalam hal ini melakukan penguatan pendataan kependudukan maka RT bisa mengadakan fasilitas HP Android melalui program 50 juta per RT pada 2023 ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto mengatakan, pengadaan fasilitas android berupa HP kepada RT se Kukar tidak semerta merta diberikan begitu saja, pengadaan tersebut diusulkan melalui program 50 juta per RT, dengan tujuan memudahkan pendataan pada tingkat RT.

"Baik data kependudukan, kemiskinan, sebab tugas dan fungsi RT yang kita tugaskan untuk memvalidasi data kemiskinan yang berada pada DTKS, dan ini termasuk program Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK) juga. Jadi HP itu terdapat aplikasi RPBK dan kependudukan," kata Arianto kepada Poskotakaltimnews, Selasa (14/3/2023).

Sehingga RT bisa menyampaikan data data tersebut, langsung terhubung kepada kelurahan, desa dan kecamatan, maupun kabupaten. Agar program pemerintah bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Adapun spesifikasi HP yang diusulkan melalui program 50 juta per RT ialah, HP yang senilai sekitar Rp, 2,5 juta, memiliki Random Access Memory (RAM) 4 GB, paling tidak bisa menginstal 2 aplikasi tersebut, untuk penguatan pendataan," ungkapnya

Sementara bagi RT yang tidak mau mengusulkan HP juga tidak jadi masalah, namun ketika diberi tugas dan mengalami kendala pada teknologi jangan mengeluh, atau bahkan beralasan memori penyimpanan penuh, dan mengakibatkan tidak maksimalnya penguatan pendataan.

"Yang memegang HP tersebut tidak harus Ketua RT, jika Ketua RT-nya gaptek bisa pengurus RT yang mengoperasikan HP tersebut, ada Sekretaris dan Bendahara RT, sebelum mengoperasikam akan kita berikan bimtek terlebih dahulu," ucapnya.

Ia juga menyebutkan, aset tersebut merupakan aset pemerintah desa maupun pemerintah Kelurahan, sehingga perlu dijaga dengan baik. Dan terkait paket data juga bisa diambilkan dari program 50 juta per RT.

"Program tersebut bukan bantuan, tapi berbentuk program untuk mendukung kegiatan RT," jelasnya.

Dirinya juga telah berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kukar, untuk melakukan penguatan jaringan terhadap area yang sulit dan blankspot. Sebab saat ini semuanya berbasis digital yang memerlukan jaringan.

"Kami sudah menjalankan intruksi Bupati, bahwa kita di Kukar ini sudah digitalisasi, jadi masing masing OPD sudah menjalankan perannya, khususnya Diskominfo pasti mengoptimalisasi dan inventarisir desa man yang belum bagus jaringannya, dan mereka memiliki tugas untuk menyelesaikan itu, kalau di kami bagaimana optimalisasi bisa menggunakan digital dalam setiap pelayanan," tutupnya.(riz/adv)